Di Indonesia, segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun online, adalah ilegal. Mengapa Perjudian Dilarang di Indonesia? Larangan ini bukan sekadar kebijakan tanpa dasar, melainkan dilandasi oleh beberapa pilar kuat: hukum positif, nilai-nilai agama, serta pertimbangan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat.

Landasan Hukum yang Kuat

Mengapa Perjudian Dilarang di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan berlapis:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 303 KUHP secara tegas melarang perjudian dengan ancaman pidana penjara. Ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang tanpa hak mengadakan atau ikut serta dalam perjudian di tempat umum atau yang dapat dilihat umum, dapat dipidana. Pasal 303 bis juga mengatur hukuman bagi peserta perjudian.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian: Undang-undang ini memperkuat larangan perjudian di Indonesia. Pasal 1 UU No. 7/1974 menyebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan. Undang-undang ini secara eksplisit melarang segala bentuk perjudian tanpa izin pemerintah dan mengamanatkan upaya pemberantasannya.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta Perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024): Dengan maraknya perjudian online, UU ITE menjadi landasan hukum penting. Pasal 27 ayat (2) secara spesifik melarang distribusi, transmisi, atau penyediaan akses informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat berujung pada pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp10 miliar.

Alasan Filosofis dan Dampak Negatif

Di balik landasan hukum yang formal, terdapat alasan filosofis dan dampak nyata yang menjadi dasar pelarangan perjudian:

1. Bertentangan dengan Nilai Agama dan Moral: Mayoritas agama di Indonesia, termasuk Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, memiliki ajaran yang melarang atau sangat tidak menganjurkan perjudian. Perjudian dianggap sebagai aktivitas yang mendorong keserakahan, kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, dan dapat merusak moral individu serta masyarakat. Ini bertentangan dengan nilai-nilai luhur dan etika yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia.

2. Memicu Kecanduan dan Kerugian Finansial: Perjudian memiliki sifat adiktif yang sangat kuat. Janji keuntungan instan dan harapan palsu untuk “balik modal” seringkali menjebak pelakunya dalam lingkaran setan. Individu yang kecanduan akan menghabiskan seluruh harta bendanya, berutang, bahkan hingga menjual aset keluarga demi terus berjudi. Ini menyebabkan kerugian finansial yang parah, kebangkrutan, dan penderitaan ekonomi bagi keluarga.

3. Menimbulkan Masalah Sosial dan Kriminalitas: Dampak negatif perjudian tidak berhenti pada individu. Kecanduan judi seringkali memicu masalah sosial yang lebih luas, seperti:

   • Peningkatan Kriminalitas: Desakan untuk mendapatkan uang untuk berjudi atau membayar utang kerap mendorong pelaku untuk terlibat dalam tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, perampokan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
   • Kerusakan Hubungan Keluarga: Uang yang seharusnya untuk kebutuhan keluarga digunakan untuk berjudi, menyebabkan konflik, perceraian, dan penelantaran anak.
   • Penurunan Produktivitas: Individu yang kecanduan judi cenderung lalai dalam pekerjaan atau studinya, mengakibatkan penurunan kinerja dan produktivitas yang berdampak pada perekonomian secara makro.
   • Tersebarnya Rentenir Ilegal: Maraknya perjudian seringkali diiringi dengan praktik rentenir ilegal yang memperparah lilitan utang para penjudi.

4. Merusak Mental dan Etos Kerja: Perjudian merusak mentalitas masyarakat dengan menumbuhkan budaya kemalasan dan spekulasi, alih-alih kerja keras dan inovasi. Harapan kekayaan instan membuat individu enggan berusaha melalui jalur yang halal dan produktif, yang pada akhirnya menghambat kemajuan bangsa.

Upaya Pemerintah

Pemerintah Indonesia terus berupaya memerangi perjudian, terutama perjudian online, melalui berbagai langkah:

• Pemblokiran Situs dan Aplikasi: Kementrian Komunikasi dan Informatika secara rutin memblokir ribuan situs dan aplikasi perjudian online.
• Penindakan Hukum: Aparat kepolisian gencar melakukan penangkapan dan penindakan terhadap bandar, pemain, dan fasilitator perjudian.
• Edukasi dan Literasi Digital: Mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan risiko perjudian, khususnya judi online, menjadi salah satu fokus.
• Kerja Sama Lintas Sektor: Melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga lain untuk memblokir rekening yang terindikasi terlibat dalam transaksi judi.

Pada intinya, Mengapa Perjudian Dilarang di Indonesia adalah cerminan dari komitmen negara untuk melindungi warganya dari bahaya finansial, moral, dan sosial yang diakibatkannya, serta untuk menjaga tatanan nilai-nilai luhur yang telah mengakar di masyarakat.

Rekomendasi: Situs Resmi Indonesia Lego138